Dokumen Legal STASASHI

Dapatkan data dan dokumen legalitas dari perusahaan PT. BERBAGI BINTANG TEKNOLOGI yang merupakan perusahaan penanggung jawab atas layanan STASASHI ini. Ini adalah salah satu bentuk layanan kami dalam memberikan keamanan dan ketenangan kepada Pengguna dalam menggunakan layanan di STASASHI ini.

Category:
Add to Wishlist

Tentang Bisnis ini

Tanda Daftar Perusahaan (TDP) adalah daftar catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan undang-undang atau peraturan-peraturan pelaksanaannya, dan memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang. Bisa dikatakan, TDP adalah tanda legalitas suatu perusahaan.

DASAR HUKUM:

  1. Undang-undang Republik Indonesia No. 3 tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan
  2. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman No. 14 tahun 2002 tentang Wajib Daftar Perusahaan.
  3. Surat Keputusan Menperindag No:596/MPP/Kep/9/2004 tentang Standart Penyelenggaraan Wajib Daftar Perusahaan.

Catatan: Layanan ini juga bisa digunakan oleh siapa saja (diluar dari pengguna STASASHI) yang memiliki kepentingan untuk mendapatkan dokumen legalitas dari PT. BERBAGI BINTANG TEKNOLOGI.

Ketika berhubungan dengan keuangan, masyarakat akan menjadi sangat sensitif dengan aspek legalitas suatu perusahaan yang mengelola/ mengurusi/ bersinggungan dengan hal tersebut. Karena mereka menginginkan suatu keamanan dan ketenangan ketika melepaskan uang tersebut.

Meskipun STASASHI bukan sebuah perusahaan Peer to Peer Lending (Pelajari lebih lanjut disini: STASASHI tidak termasuk P2P Lending), namun masalah legalitas tentu akan menjadi isu tersendiri, khusus nya bagi Investor. Karena -sekali lagi- hal tersebut bersinggungan dengan aspek keuangan.

Oleh karena itu, disini kami menyediakan akses pembuktian bahwa Perusahaan STASASHI memang adalah salah satu layanan dari perusahaan PT. BERBAGI BINTANG TEKNOLOGI, yang sudah memiliki Tanda Daftar Perusahaan yang sah dalam hukum.

Dengan layanan ini, Anda bisa mendapatkan softcopy dokumen atas legalitas dari PT. BERBAGI BINTANG TEKNOLOGI guna memberikan rasa aman dan ketenangan bagi Anda yang ingin menggunakan kami ini.

Anda juga bisa mendapatkan informasi atas legalitas dari PT. BERBAGI BINTANG TEKNOLOGI melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) disini: DITJEN AHU ONLINE- Profil Perusahaan. Namun, Anda membutuhkan biaya sebesar Rp. 500.000 [Referensi] bila melakukan nya melalui situs Ditjen AHU secara langsung.

Oleh karena itu, kami menyediakan solusi alternatif disini bagi Anda yang membutuhkan dokumen dan informasi TDP dari PT. BERBAGI BINTANG TEKNOLOGI, yaitu dengan menggunakan layanan ini dengan biaya yang jauh lebih murah. Bila Anda membutuhkan informasi terbatas atas legalitas ini, silahkan kunjungi: Tanda Daftar Perusahaan.

Tidak hanya itu, dokumen dan informasi yang bisa Anda dapatkan dengan menggunakan layanan ini juga lebih lengkap daripada yang mungkin disediakan oleh Ditjen AHU.

Namun, bila Anda tetap ingin mendapatkan nya langsung dari Ditjen AHU, kami pun menyediakan panduan nya untuk Anda yang bisa di lihat disini: Cara Mengetahui Data Profil PT (Perseroan Terbatas) dari Ditjen AHU.

Jenis Dokumen

  1. NIB PT. BERBAGI BINTANG TEKNOLOGI
  2. Akta Pendirian PT. BERBAGI BINTANG TEKNOLOGI (4 halaman depan termasuk cover).
  3. SK Kemenkumham
  4. NPWP
  5. PBB Alamat Domisili Perusahaan
  6. Surat Keterangan Domisili Perusahaan
  7. BPJS Kesehatan
  8. BPJS Tenaga Kerja
  9. Government ID Penanggung Jawab (Direktur) Perseroan Terbatas (PT) yang meliputi:
    1. Paspor
    2. KTP (Versi 1& 2)
    3. KK
    4. SIM (Versi 1& 2)
    5. NPWP (Versi 1& 2)
    6. SKCK
    7. Akta Kelahiran
    8. Buku Tabungan

Bentuk File yang diberikan

  1. File ZIP yang berisi semua jenis dokumen berformat JPG dengan watermark.

Cara Mendapatkan Files

  1. Lihat disini: Cara Mendownload Files dari Dashboard Pengguna | STAR SHARE

Ketentuan Penggunaan

  1. Dilarang memberikan dokumen atau data ini kepada orang/ pihak lain. Dasar hukum: Pasal 28G ayat (1) UUD 1945
  2. Dilarang mempublikasikan dokumen atau data ini. Dasar hukum: Pasal 26 ayat (1) dan (2) UU ITE.

Catatan

  1. Kami memberikan data dan dokumen dari Direktur untuk memberikan informasi tentang siapa penanggung jawab utama perusahaan tersebut.
  2. Kami memberikan dokumen Surat Pernyataan PT. BERBAGI BINTANG TEKNOLOGI tentang layanan STASASHI untuk memberikan validasi bahwa STASASHI merupakan salah satu layanan yang dimiliki oleh PT. BERBAGI BINTANG TEKNOLOGI
  3. File ini memiliki jumlah maksimal download: 3X dan tanggal kadaluarsa (expiry date) 4 hari semenjak pesanan selesai diproses. Harap mengunduh nya segera.
  4. Anda perlu melakukan extract (bongkar) file RAR tersebut untuk mendapatkan berkas- berkas di dalam nya.

 

Dasar Hukum atas Ketentuan Penggunaan

Pasal 28G ayat (1) UUD 1945

Tidak seorang pun boleh diganggu urusan pribadinya, keluarganya, rumah tangganya, atau hubungan surat-menyuratnya, dengan sewenang-wenang, juga tidak diperkenankan melakukan pelanggaran atas kehormatannya dan nama baiknya. Setiap orang berhak mendapat perlindungan hukum terhadap gangguan-gangguan atau pelanggaran seperti ini.

Tidak ada seorang pun yang boleh dicampuri secara sewenang-wenang atau secara tidak sah dicampuri masalah pribadi, keluarga, rumah atau korespondensinya, atau secara tidak sah diserang kehormatan dan nama baiknya.

Setiap orang berhak atas perlindungan hukum terhadap campur tangan atau serangan tersebut.

Pasal 26 ayat (1) dan (2) UU ITE.

Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan.

Setiap Orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini.

Pasal 79 ayat (3) UU 24/2013

Setiap orang yang tanpa hak menyebarluaskan Data Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (3) dan Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1a) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp25 juta.