• Jam Kerja: 19:00-22:00 WIB
  • Hari Kerja: Senin- Sabtu
  • Office Phone: (024) 7690 2880

Perkembangan atas Definisi Kebangkrutan dan Permasalahan Mengenai Pengembalian Permodalan

Untuk memberikan pelayanan yang semakin baik di setiap waktu nya, pihak STASASHI selalu berusaha untuk memperbaiki sistem kerja nya agar bisa tercapai keadilan yang merata dan selalu sesuai dengan payung hukum yang berlaku di Indonesia. Topik mengenai pengembalian permodalan -dan topik lain terkait tentang itu adalah mengenai Kebangkrutan, adalah sebuah topik yang sangat rancu sekali. Karena bisa mengakibatkan misintepretasi, yang biasanya terjadi di pihak Investor.

Di dokumen ini, kami ingin memberitahukan mengenai perjalanan perbaikan sistem yang kami lakukan mengenai topik kebangkrutan dan pengembalian modal ini. Perbaikan yang kami lakukan bukan berarti sistem lama yang kami gunakan sebelum nya cacat. Tetapi definisi nya kami jabarkan lebih banyak lagi, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman pendafsiran. Disini juga kami tampilkan cacat yang terjadi, sehingga tidak ada anggapan bahwa ada hal (akal- akal an) yang kami sembunyikan.

Difinisi Lama ke-1

Dalam SPK yang lama, jelas tertuliskan bahwa pendanaan yang telah diberikan oleh investor harus dikembalikan, apabila usaha yang di danai tersebut mengalami kebangkrutan. Tetapi, dalam SPK yang lama juga, definisi suatu kebangkrutan ini masih rancu.

Beberapa investor memiliki pemahaman berbeda mengenai ini; “Sebuah bisnis yang tidak berjalan dengan baik, atau tidak mendapatkan keuntungan yang besar, setelah mendapatkan pendanaan, harusnya dinyatakan bangkrut”. Namun, pemahaman ini malah lebih rancu lagi, dan lebih tidak memiliki dasar pernyataan yang kuat, apabila di dalami/ di uji.

Telah terjadi kerancuan definisi. Namun, dalam definisi yang lama itu, bila kita ingin menarik kesimpulan yang paling kuat, adalah; bahwa bangkrut atau tidak nya sebuah Startup adalah pengelola yang menentukan nya.

Difinisi ini masih menyisakan kerancuan. Yaitu bila Pihak Pengelola lah yang hanya dengan sebuah statement (atau dengan hanya pernyataan saja dan tanpa dasar data yang mendasari nya) untuk menentukan bangkrut atau tidak nya sebuah StartUp, lantas bila Pihak Pengelola tidak kunjung membuat statement pernyataan kebangkrutan tersebut, maka hal ini membuat gerah para investor.

Dan hal itulah yang terjadi. Beberapa startup yang sebelumnya telah didanai oleh Investor, tetapi tidak kunjung mendapatkan pendapatan yang besar (atau yang sesuai mereka harapkan), membuat gundah gulana. Hal tersebut pun menciptakan pertanyaan besar; bila startup itu tidak kunjung menghasilkan pendapatan yang signifikan, lantas kapan uang investasi kami kembali?. Karena pendapatan dari Startup tersebut tidak sesuai dengan harapan kami, maka kami ingin uang investasi kami kembali.

Dalam benak investor, mereka ingin StartUp dinyatakan bangkrut oleh Pihak Pengelola nya. Tetapi, pihak Pengelola tidak kunjung menyatakan kebangkrutan. Dari kejadian tersebut, akhirnya keadaan itu membawa pada definisi lama ke-2 mengenai kebangkrutan (yang akan dijelaskan dibawah ini).

Difinisi Lama Ke-2

Definisi lama ke-2 mengenai kebangkrutan, telah kami tuliskan di dalam Surat Perjanjian Kerjasama. Lebih tepat nya ada di Pasal 5 poin Kebangkrutan, yang berbunyi sbb:

“Kebangkrutan secara umum di devinisikan sebagai suatu keadaan dimana jumlah pengeluaran yang lebih besar daripada pendapatan, dan mengurangi kas modal tersimpan yang diberikan oleh PIHAK INVESTOR. Hal ini terjadi secara terus- menerus yang mengakibatkan keseluruhan kas modal tersimpan yang berupa uang dari PIHAK INVESTOR menjadi habis atau kurang dari jumlah nominal Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) selama 3 bulan be rturut- turut, atau pihak PIHAK PENGELOLA menyatakan bangkrut karena kas modal menjadi habis atau kurang dari jumlah nominal Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sebelum 3 bulan berturut- turut [PSP-13].”

“13. PSP-13: Modal utama investor yang tergerus terus menerus mengakibatkan saldo menjadi berkurang, namun akan ada nilai terendah dimana saldo tidak dapat diambil. Sebagai suatu contoh, saldo dana investor di dalam rekening yang diambil terus menerus karena mengalami kerugian, akhirnya menjadi nominal Rp. 9.000. Saldo dengan jumlah ini tidak bisa di ambil di dalam rekening. Oleh karena itu, kami menetapkan saldo minimal adalah sebesar Rp. 100.000.”

Namun, definisi ini pun ternyata memiliki kelemahan lain. Ada suatu keadaan, dimana Pihak Pengelola sama sekali tidak membutuhkan dana apapun untuk mengembangkan StartUp nya. Dimana dia lebih mengarahkan pembangunan StartUp tersebut pada jenis Intelektual Property. Dimana dalam pembangunan nya, hanya diperlukan pemilikiran -dan bukan nya permodalan.

Sehingga, StartUp itu akan lama sekali dinyatakan bangkrut (bila merujuk pada definisi lama ke-2 yang telah kami kutip diatas). Karena dana yang didapatkan oleh pihak Pengelola tidak terlalu banyak digunakan.

Penggunaan dana sepenuhnya akan diserahkan kepada Pihak Pengelola. Pihak Investor maupun STASASHI tidak berhak mencampuri urusan tersebut. Sehingga, karena keadaan itu, pihak Investor pun menjadi gerah dan selalu mempertanyakan; Kapan usaha ini dijalankan?. atau, kapan usaha ini mendapatkan keuntungan?.

Hal ini juga bisa menjadi Boomerang untuk kami (Pihak STASASHI). Dimana para investor bertanya; bila Investasi tersebut tidak memerlukan dana untuk pembangunan, mengapa StartUp nya ditampilkan dalam Listing Bisnis STASASHI?.

Pertanyaan tersebut benar untuk ditanyakan. Namun, disisi lain, kami pun terpaku pada keadaan dimana “Penggunaan Dana sepenuhnya diserahkan kepada Pihak Pengelola”. Dan bila Pihak Pengelola sebelum nya -atau ketika mendaftarkan StartUp nya pada kami- memiliki pemikiran bahwa dia membutuhkan suatu modal, tetapi ketika sudah berjalan, dia kemudian menyadari bahwa dia lebih harus bisa membangun Intelektual Property yang tidak membutuhkan permodalan, keadaan semacam itu juga tidak bisa kami cegah.

Dari definisi tersebut pun, akhirnya kami memperbarui kebijakan mengenai definisi kebangkrutan, dan beralih menggunakan definisi lama ke-3.

Difinisi Lama Ke-3

Definisi lama ke-2 telah kami dokumentasikan pada halaman ini: Keputusan solusi atas Startup yang lambat di bangun. Kami mengutip bagian penting di halaman tersebut untuk memberikan penjelasan lebih lanjut:

“Apabila dalam waktu 3 bulan setelah startup tersebut di bangun kemudian startup tersebut tidak pernah mendapatkan keuntungan bersih sebesar 10 juta (sepuluh juta) rupiah tiap bulan dalam 3 bulan berturut- turut, maka akan saya nyatakan jikalau startup itu gagal dan kewajiban saya mengembalikan modal yang telah diberikan oleh investor yang mengambil jenis RDP (Resiko ditanggung Pengelola) dengan ketentuan pengembalian sesuai yang tertera pada SPK yang telah di tandatangani oleh kedua belah pihak”.

“Apabila dalam waktu 3 bulan setelah startup tersebut di bangun kemudian startup tersebut mendapatkan keuntungan bersih sebesar 10 juta (sepuluh juta) rupiah tiap bulan atau lebih dari itu, dalam 3 bulan berturut- turut, maka akan saya nyatakan jikalau startup itu berhasil dan mencapai target nya. Hal yang perlu kita lakukan adalah jalan kembali dengan startup tersebut seperti biasa”.

Dari definisi itu, bisa diambil kesimpulan secara umum, bahwa; Apabila StartUp yang didanai oleh Investor tidak menghasilkan keuntungan sesuai dengan Target yang dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu, maka StartUp tersebut akan dinyatakan bangkrut.

Ini adalah landasan definisi mengenai Kebangkrutan, dan yang akan kami sempurnakan dan akan kami gunakan sebagai acuan definisi ke-4 nanti nya. Hal yang perlu kami sempurnakan adalah; harus ada jangka waktu yang lebih relevan, dan harus ada dokumentasi mengenai hal ini di awal.

Definisi ke-4 (yang digunakan mulai September 2019)

Definisi dari bangkrut ke-4 dalam pengertian nya di STASASHI adalah: “Keadaan dimana target keuntungan bersih yang telah di dokumentasikan di Proposal Fundraising StartUp STASASHI tidak mencapai 50% atau lebih”.

Lihat dokumentasi selengkapnya disini: Definisi Keadaan Bangkrut yang dialami oleh sebuah StartUp

Leave a Reply

Tutup Menu
×
×

Basket