Peranan Kami

Perjanjian kerjasama usaha yang terjadi adalah antara pihak Investor dengan pihak Pengelola, dimana Pihak STASASHI memiliki peran [1]. Sebagai penghubung bertemu nya antara pihak Investor dengan pihak Pengelola, dan [2]. Memastikan administrasi perjanjian kerjasama usaha terpenuhi sesuai dengan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUH Perdata”), sebagai berikut:

SYARAT SAHNYA PERJANJIAN

  • Syarat Subjektif:
    • Kesepakatan para pihak dalam perjanjian
    • Kecakapan para pihak dalam perjanjian
  • Syarat Objektif:
    • Suatu hal tertentu
    • Sebab yang halal

Jika suatu perjanjian tidak memenuhi syarat subjektif, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Sedangkan, jika suatu perjanjian tidak memenuhi syarat objektif, maka perjanjian tersebut adalah batal demi hukum.

Pihak STASASHI memiliki peran untuk memastikan bahwa perjanjian kerjasama usaha yang terjadi telah sesuai dengan pasal 1313 KUH Perdata, yang berarti:

  • Perjanjian adalah kesepakatan antara subjek hukum (orang atau badan hukum) mengenai sesuatu perbuatan hukum yang memberikan suatu akibat hukum
  • Suatu Perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih.

Pihak STASASHI memastikan bahwa Perjanjian Kerjasama Usaha antara pihak Investor dan Pengelola terpenuhinya syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana dimaksud pada pasal 1320 KUHPerdata. Adapun suatu Perjanjian dapat menjadi sah dan mengikat para pihak maka perjanjian dimaksud haruslah memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1320 KUH Perdata, sebagai berikut:

  • Adanya kesepakatan kedua belah pihak: Artinya sepakat antara para pihak untuk melakukan suaru perjanjian yang mana atas perjanjian dimaskud terdapat akibat hukum bagi para pihak yang bersepakat
  • Cakap untuk membuat perikatan: Para pihak mampu membuat suatu perjanjian, dalam hal ini tidak tekualifikasi sebagai pihak yang tidak cakap hukum untuk membuat suatu perikatan sebagaimana diatur dalam Pasal 1330 KUHPer.
    • Dalam hal suatu perjanjian yang dibuat oleh pihak yang tidak cakap sebagaimana tersebut diatas, maka Perjanjian tersebut batal demi hukum (Pasal 1446 KUHPer).
  • Suatu hal tertentu: Perjanjian harus menentukan jenis objek yang diperjanjikan. Dalam hal suatu perjanjian tidak menentukan jenis objek dimaksud maka perjanjian tersebut batal demi hukum. Sebagaimana Pasal 1332 KUHPer menentukan bahwa hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan yang dapat menjadi obyek perjanjian. Selain itu, berdasarkan Pasal 1334 KUHPer barang-barang yang baru akan ada di kemudian hari dapat menjadi obyek perjanjian kecuali jika dilarang oleh undang-undang secara tegas
  • Suatu sebab atau causa yang halal: Sahnya causa dari suatu persetujuan ditentukan pada saat perjanjian dibuat. Perjanjian tanpa causa yang halal adalah batal demi hukum, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Sebagaimana Pasal 1335 KUHPer menyatakan suatu perjanjian yang tidak memakai suatu sebab yang halal, atau dibuat dengan suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan hukum

Selain syarat sah perjanjian dimaksud terdapat juga syarat-syarat yang harus dipenuhi didalam suatu perjanjian kerjasama yakni;

  • Bahwa perjanjian kerjasama dilakukan oleh minimal dua subjek huku (orang/badan hukum).
  • Bahwa atas dasar perjanjian dimaksud terdapat akibat hukum atas para pihak karena adanya hak dan kewajiban.

Otorisasi Jasa Keuangan

STASASHI bukan perusahaan Fintech Lending. STASASHI adalah perusahaan yang mempertemukan antara pihak Investor dengan Pihak Pengelola (seperti yang dijelaskan pada halaman Tentang Kami) dengan maksud dan tujuan melakukan perjanjian kerjasama usaha.

Sesuai ketentuan dari OJK, yang tertuang pada LPMUBTI – Kategori Perusahaan Penyelenggara Nomor 16, bahwa kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh Penyelenggara Fintech Lending adalah:

Kegiatan usaha yang dapat dilakukan Penyelenggara terbatas pada: Penyelenggara menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dari pihak Pemberi Pinjaman kepada pihak Penerima Pinjaman yang sumber dananya berasal dari pihak Pemberi Pinjaman.

Dan Penyelenggara dilarang melakukan kegiatan usaha lain selain kegiatan usaha tersebut (Pasal 43). Dalam hal pengembangan usaha, penyelenggara tetap diperkenankan untuk bekerjasama dengan perusahaan lembaga jasa keuangan dan/atau perusahaan penyelenggara layanan pendukung berbasis teknologi informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sehingga, dari penjelasan diatas, STASASHI tidak (tidak bisa) mendaftarkan diri ke OJK karena bukan perusahaan Fintech Lending.